Komisi VI DPR Kunjungi Sulawesi Selatan

06-03-2009 / KOMISI VI
Dalam reses masa Sidang III Tahun Sidang 2008 – 2009, Komisi VI DPR yang membidangi masalah perdagangan, perindustrian, Koperasi/UKM, BUMN, dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009. Pada kunjungan tersebut, Tim Kunker Komisi VI akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel, serta para Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemprov Sulsel. Selain itu, Tim Kunker juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa BUMN yang ada di provinsi Sulsel, serta mengunjungi sentra-sentra industri kecil menengah. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat Sulsel mengenai permasalahan yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan, serta meminta masukan terkait dengan kegiatan usaha kecil dan menengah serta BUMN yang ada di Provinsi Sulsel. Tim Kunker Komisi VI akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhidin M. Said (F-PG) dan beranggotakan sekitar 15 orang Anggota Komisi VI DPR.(ol)
BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...